Jakarta saat ini masih menjadi daerah dengan penambahan kasus positif covid-19 tertinggi di Indonesia. Bahkan jika secara kumulatif, Jakarta tetap menjadi pemimpinnya. Jumlah kumulatif sempat didominasi oleh Jawa Timur sejak 26 Juni 2020, ketika itu total kasus positif di Jawa Timur berjumlah 10.901 orang dan Jakarta pada urutan kedua, yaitu 10.796 kasus positif.

Tetapi sejak 7 Agustus 2020, angka kumulatif dari kasus covid-19 kembali menyalip kasus di Jawa Timut. Jumlahnya mencapai 24.601 dan selama dua hari berturut Jakarta terus mengukir rekor penambahan kasus baru positif.

Penambahan kasus positif ini terjadi karena saat ini Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengaku sedang gencar melakukan pemeriksaan spesimen dan pelacakan kontak. Mereka menerapkan strategi yang sama dengan pemerintah tingkat pusat. Begitu terdapat kasus positif yang dilaporkan oleh pihak rumah sakit, maka akan langsung diadakan pemeriksaan kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Kalau pemerikasaan di Jawa Timur diperbanyak, kemungkinan juga peningkatan kasus positif akan terjadi.  

Pihak Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menyayangkan PSBB yang sedang dilakukan di Jakarta saat ini yang tampaknya tidak memiliki kebijakan pasti yang diterapkan. Karena ada pembatasan dan juga pelonggaran sosial di dalam waktu sama. Diharapkan kalau kualitas dari PSBB bisa menjadi lebih baik nantinya.

Tetapi menurut Tri, tidak selalu harus melakukan PSBB di skala yang besar. Bisa juga dengan menggunakan leve yang kecil agar kontrol serta pengawasan menjadi lebih maksimal. Selain itu PSBB dianggap sudah gagal menekan penularan birus corona, karena pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dinilai lemah.

Dibuktikan dengan banyaknya klaster penularan covid-19 pada sektor yang kembali dibuka di masa PSBB transisi, seperti perkantora dan transportasi massal. Pengawasan protokol kesehatan pada sektor tersebut dirasa belum maksimal.

Selain itu kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dengan menggunakan sistem ganjil genap malah memunculkan klaster baru pada transportasi publik. Seperti belum lama ini yang di mana ganjil genap kembali diberlakukan, membuat sejumlah stasiun semakin ramai akan pengguna.

Seharusya pemerintah dapat lebih meningkatkan pengawasan dan evaluasi mengenai penerapan aturan untuk bisa memutus penyebaran virus corona pada semua sektor. Tetapi kita juga harus apresiasi usaha Pemprov DKI Jakarta yang menutup perkantoran yang terpapar covid-19.

Ada yang mengatakan kalau upaya pemerintah di dalam pelonggalan PSBB untuk bisa kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat mengenai  pentingnya penerapan protokol kesehatan di pencegahan covid-19.

Jangan salahkan masyarakat kalangan bawah, karena bahkan kalangan atas yang seharusnya bisa lebih memahami keadaan, malah mereka terkadang tidak terlalu ketat dalam menjalankan protokol kesehatannya. Seperti menaiki sepeda ramai – ramai, mengobrol tanpa masker, dan saat ini semakin sering kita melihat orang yang dengan santainya berjalan tanpa menggunakan masker.

Sebenarnya regulasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah baik untuk bisa menekankan angka penyebaran virus corona, tetapi implementasinya dirasa belumlah maksimal. Selain itu pendekatan secara hukum seharusnya bisa lebih dikedepankan untuk mendisiplinkan masyarakat agar bisa semakin mengedepankan protokol kesehatan.

Pendekatan hukum jika tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran hanya akan membuat masyrakat kejar – kejaran dengan para petugas. Mereka hanya akan menerapkannya ketika sedang ada petugas, tetapi saat petugas tidak ada, mereka akan kembali tidak menerapkannya. Sebabnya, penting untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat.